 |
| Ratusan warga yang mengatasnamakan masyarakat Kabupaten Soppeng turun ke jalan, menggeruduk Kantor DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan |
CELEBES POST| Makassar — Suasana di Jalan Bonto Lempangan, Makassar, memanas Rabu (5/2/2026). Ratusan warga yang mengatasnamakan masyarakat Kabupaten Soppeng turun ke jalan, menggeruduk Kantor DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan. Mereka datang membawa tuntutan tegas: evaluasi kepemimpinan Bupati Soppeng, H. Suardi Haseng, dan pertimbangan pencabutan dukungan politik partai di daerah tersebut.
Aksi ini muncul sebagai kelanjutan tekanan publik terkait dugaan permintaan fee proyek Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025, yang sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan. Namun, massa menekankan bahwa tuntutan mereka bukan soal hukum, melainkan kepemimpinan moral dan tanggung jawab politik.
 |
| Aksi ini muncul sebagai kelanjutan tekanan publik terkait dugaan permintaan fee proyek Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025 |
 |
| Aksi ini muncul sebagai kelanjutan tekanan publik terkait dugaan permintaan fee proyek Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025 |
 |
| Aksi ini muncul sebagai kelanjutan tekanan publik terkait dugaan permintaan fee proyek Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025 |
 |
| Aksi ini muncul sebagai kelanjutan tekanan publik terkait dugaan permintaan fee proyek Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025 |
 |
| Aksi ini muncul sebagai kelanjutan tekanan publik terkait dugaan permintaan fee proyek Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025 |
Massa Diterima, Surat Tuntutan Diserahkan
Lakma Wiyapa, perwakilan DPD Golkar Sulsel, turun langsung menemui para demonstran. Di hadapan ratusan warga, ia membacakan pokok-pokok tuntutan dan secara resmi menerima surat pernyataan sikap serta permohonan evaluasi kader. Lakma menegaskan bahwa dokumen tersebut akan diteruskan ke pimpinan partai sesuai mekanisme organisasi.
“Ini bukan reaksi spontan. Ini akumulasi kegelisahan publik yang telah lama menunggu jawaban,” ujar salah satu koordinator aksi, seraya menyerahkan dokumen secara simbolis.
 |
| Aksi ini muncul sebagai kelanjutan tekanan publik terkait dugaan permintaan fee proyek Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2025 |
Krisis Kepercayaan Publik Mengemuka
Dalam surat pernyataan yang dibacakan, masyarakat menegaskan bahwa mereka tengah menghadapi krisis kepercayaan terhadap Pemerintah Kabupaten Soppeng sekaligus partai politik pengusungnya. Tuntutan ini lahir dari kekhawatiran bahwa dinamika pemerintahan daerah telah berkembang menjadi masalah serius, berdampak langsung pada marwah Partai Golkar di mata masyarakat.
“Ini bukan isu kecil atau musiman. Ini persoalan serius yang merugikan publik dan partai,” tegas pernyataan tertulis tersebut.
Bupati Disorot, Sikap Diam Dinilai Merugikan
Sorotan tajam diarahkan ke Bupati Soppeng, H. Suardi Haseng. Massa menilai kepala daerah tersebut tidak menunjukkan kepemimpinan politik yang menenangkan di tengah isu fee proyek, konflik pejabat daerah, dan kisruh politik yang terus memanas. Sikap diam Bupati dianggap memicu spekulasi luas, yang ikut menyeret citra Golkar ke pusaran persepsi negatif.
“Ketika isu berkembang liar dan tidak dijawab dengan klarifikasi terbuka, partai pengusung ikut menanggung dampaknya,” bunyi surat tuntutan tersebut.
Ketua DPRD Tidak Dilindungi, Publik Kecewa
Aksi ini juga menyoroti Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, yang juga kader Golkar. Publik mempertanyakan mengapa Bupati tidak menunjukkan perlindungan institusional terhadap sesama kader, padahal Ketua DPRD dan keluarga besar Golkar memiliki peran signifikan dalam pemenangan Pilkada.
Persepsi muncul bahwa ada ketimpangan sikap politik internal partai, menimbulkan kegelisahan dan kecurigaan di tengah masyarakat.
Masyarakat Tidak Minta Intervensi Hukum
Massa menekankan bahwa mereka tidak menuntut intervensi hukum terkait kasus Ketua DPRD maupun Kepala Bidang BKSDM. Yang mereka harapkan adalah kehadiran moral dan politik Bupati, untuk menenangkan masyarakat, meredam kegaduhan, dan menjaga harmoni sosial.
“Setidaknya melakukan telaah, menjaga harmoni sosial, dan meredam kegaduhan. Apalagi publik mengetahui bahwa tidak terdapat peristiwa penganiayaan sebagaimana isu yang dibangun,” tulis surat pernyataan itu.
NU dan Muhammadiyah Turut Bersikap
Dukungan moral juga datang dari dua organisasi keagamaan besar di Soppeng, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang menyerukan penyelesaian konflik secara musyawarah, beradab, dan bermartabat, sesuai nilai adat dan budaya Soppeng.
Seruan ini menunjukkan bahwa persoalan telah melampaui batas administratif, menjadi kegelisahan moral masyarakat luas.
Desakan Evaluasi dan Sanksi Parta
Dalam tuntutannya, masyarakat meminta DPP Golkar untuk:
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan sikap politik Bupati Soppeng;
Meninjau ulang dukungan politik Partai Golkar di Kabupaten Soppeng;
Menjatuhkan sanksi organisasi, termasuk pemberhentian sebagai kader, jika terbukti terjadi pelanggaran etika, disiplin partai, atau perbuatan yang mencederai nama baik partai dan merugikan keuangan negara.
Hingga berita ini diturunkan, DPP Golkar dan Bupati Soppeng belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan warga. Namun, aksi hari ini menjadi alarm politik dan moral yang tidak bisa diabaikan, menegaskan bahwa suara rakyat Soppeng tidak bisa lagi dibungkam.
MDS CELEBES POST
.jpeg)
