 |
| Lokasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) |
CELEBES POST | MEDAN — Dugaan pembiaran terhadap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa anak di bawah umur kembali mencuat dan mengguncang nurani publik. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Kelurahan Tegalsari II, Kecamatan Medan Area, yang dituding tutup mata terhadap laporan dan jeritan korban.
Peristiwa ini terungkap pada Rabu, 24 Desember 2025, setelah seorang warga berinisial N, yang berdomisili di Jalan Seto, Gang Sentosa, Kecamatan Medan Area, mengungkap kekecewaannya terhadap sikap aparatur kelurahan hingga kepala lingkungan (kepling) yang dinilai tidak menunjukkan empati maupun langkah perlindungan.
“Di mana lagi saya harus mengadu dan meminta perlindungan? Kelurahan yang seharusnya jadi perpanjangan tangan pemerintah justru diam dan tutup mata,” ungkap Nabila, salah satu pihak yang mewakili suara korban, dengan nada kecewa.
Garda Terdepan yang Absen
Menurut Nabila, sejak awal mencuatnya dugaan penjualan anak di bawah umur ini, tidak terlihat upaya serius dari pihak kelurahan maupun para kepling untuk melakukan pendampingan, pelaporan aktif, ataupun koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Padahal, secara fungsi pemerintahan, kelurahan dan perangkatnya merupakan garda terdepan perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Sikap diam ini memunculkan pertanyaan serius tentang keberpihakan negara di level paling bawah.
Sindikat TPPO Menyasar Anak Medan
Kasus ini tidak berdiri sendiri. Informasi yang dihimpun menyebutkan, anak-anak di bawah umur kembali menjadi target sindikat TPPO, dengan modus perekrutan melalui media sosial. Para pelaku menjanjikan pekerjaan bergaji besar di Pekanbaru, namun berujung pada penyekapan dan eksploitasi.
Pihak kepolisian di Pekanbaru memang berhasil memulangkan satu korban dugaan TPPO. Namun ironisnya, pelaku belum berhasil ditangkap, sementara seorang anak asal Medan harus berjuang sendiri melarikan diri dari lokasi penyekapan.
GAMMB Bergerak: Bongkar Dugaan Jaringan
Atas kondisi ini, Gabungan Awak Media Medan Bersatu (GAMMB) menyatakan sikap tegas. Organisasi jurnalis tersebut memastikan akan bertolak ke Pekanbaru untuk menelusuri dan membongkar dugaan jaringan TPPO yang menjadikan anak-anak Medan sebagai korban.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kontrol sosial dan dorongan agar aparat negara tidak setengah hati dalam menangani kejahatan kemanusiaan yang tergolong extraordinary crime tersebut.
Selaras dengan Arahan Presiden
Kasus ini juga dinilai bertolak belakang dengan arahan tegas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang berulang kali menegaskan bahwa kasus anak di bawah umur harus ditangani dengan atensi penuh, sigap, dan tanpa kompromi.
Publik kini menanti:
Apakah aparat kelurahan akan tetap diam, atau segera bangkit menjalankan mandat konstitusionalnya melindungi anak-anak bangsa?
Redaksi menegaskan, diamnya negara di level bawah sama berbahayanya dengan kejahatan itu sendiri. Kasus ini bukan sekadar soal kelalaian, tetapi soal tanggung jawab moral dan hukum.
Pit - CELEBES POST
