Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Rizalihadi, angkat bicara
CELEBES POST | ACEH TIMUR — Di tengah upaya pemulihan pasca bencana yang masih berlangsung, dinamika politik dan opini publik di Aceh Timur justru memanas. Isu miring dan dugaan fitnah terhadap Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky disebut-sebut sengaja digulirkan oleh pihak tertentu yang merasa terganggu oleh kebijakan pemerintah daerah.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Rizalihadi, angkat bicara. Ia menilai serangan opini yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir bukanlah kritik konstruktif, melainkan upaya sistematis untuk menjatuhkan citra kepemimpinan Bupati.
“Diduga ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas kebijakan pemerintah saat proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan. Mereka kemudian memainkan isu dan fitnah untuk melemahkan kepemimpinan Bupati,” tegas Rizalihadi, Minggu (26/4/2026).
Menurutnya, tudingan yang beredar tidak berdasar dan justru berpotensi mengganggu fokus pemerintah daerah dalam menangani dampak pasca banjir besar yang melanda Aceh Timur beberapa bulan lalu. Ia menyebut, momentum pemulihan saat ini seharusnya menjadi ajang konsolidasi, bukan perpecahan.
Rizalihadi memaparkan sejumlah capaian konkret yang telah dilakukan oleh Bupati Al-Farlaky. Di antaranya adalah keberhasilannya menghadirkan sejumlah pejabat tinggi negara ke wilayah terdampak, mulai dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial hingga Kepala Kantor Staf Presiden, guna memastikan penanganan berjalan maksimal dan tepat sasaran.
Tak hanya itu, Bupati Al-Farlaky bahkan mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang mengundangnya ke Jakarta sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dalam penanggulangan bencana.
“Ini bukan capaian biasa. Ketika daerah lain masih berjuang menarik perhatian pusat, Aceh Timur justru berhasil menghadirkan langsung para pengambil kebijakan. Ini bukti kerja nyata, bukan sekadar retorika,” ujar Rizal.
Namun di balik capaian tersebut, ia mengungkap adanya kelompok tertentu yang merasa terganggu dengan kebijakan pro-rakyat yang diterapkan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut, menurutnya, menyentuh kepentingan banyak pihak sehingga memicu resistensi yang berujung pada serangan isu negatif.
“Prestasi ini membuat sebagian pihak tidak nyaman. Mereka mencoba meruntuhkan kepercayaan publik dengan fitnah, tapi kami yakin masyarakat sudah cerdas menilai,” lanjutnya.
Dalam pernyataannya, Rizalihadi secara tegas mengimbau masyarakat Aceh Timur untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan fokus pada pemulihan daerah.
“Kita jangan sampai diadu domba. Jangan terpengaruh oleh pihak yang tidak ingin Aceh Timur bangkit. Saatnya kita bersatu mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” serunya.
Lebih jauh, APDESI juga mengajak seluruh elemen masyarakat desa untuk aktif mengambil peran dalam mendukung program pemerintah daerah. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan pasca bencana.
Di tengah derasnya arus informasi yang tak selalu dapat diverifikasi, pernyataan APDESI ini menjadi pengingat bahwa stabilitas sosial dan kepercayaan publik adalah fondasi penting dalam proses pembangunan. Pertanyaannya kini, akankah masyarakat Aceh Timur terpancing oleh isu, atau tetap berdiri bersama membangun kembali daerahnya?
(Redaksi CELEBES POST)
