 |
| Dokumentasi Kontributor Celebes Post |
CELEBES POST | SULAWESI SELATAN — Gelombang kritik publik terhadap penegakan hukum dan etika pejabat di Sulawesi Selatan terus membesar. Dua isu besar yang mencuat dalam waktu bersamaan kini menjadi perhatian serius masyarakat, mahasiswa, hingga aktivis kepemudaan: dugaan mandeknya penanganan tambang ilegal di Bulukumba serta aksi unjuk rasa terkait dugaan isu perselingkuhan yang menyeret nama Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang.
Di tengah momentum ulang tahun Kapolres Bulukumba ke-44 tahun, Pengurus Besar Kesatuan Kekeluargaan Mahasiswa Bulukumba (KKMB) justru melontarkan kritik keras terhadap kinerja aparat penegak hukum di Kabupaten Bulukumba. Mereka menilai sejumlah kasus besar yang menjadi sorotan publik belum menunjukkan progres hukum yang jelas dan transparan.
Sorotan paling tajam mengarah pada aktivitas tambang ilegal di Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, yang diduga melibatkan seorang pengusaha bernama Haji Emmang. Aktivitas tambang tersebut disebut-sebut telah lama menjadi keresahan masyarakat, namun hingga kini belum terlihat tindakan hukum yang dinilai serius dan tegas.
Publik semakin dibuat bertanya-tanya setelah mencuat kabar bahwa media yang pernah memberitakan dugaan adanya setoran kepada oknum tertentu justru dilaporkan. Situasi itu memunculkan persepsi liar di tengah masyarakat tentang adanya dugaan relasi yang tidak sehat antara pihak tertentu dengan aparat penegak hukum.
Meski sebelumnya Subdit Tipidter Polda Sulawesi Selatan dikabarkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Haji Emmang, namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai status hukum yang bersangkutan. Kondisi tersebut memicu gelombang kritik dari mahasiswa dan masyarakat sipil yang menganggap proses hukum berjalan lamban.
Ketua-ketua gerakan mahasiswa di Bulukumba bahkan mulai mempertanyakan keberanian aparat dalam menuntaskan kasus yang dianggap menyangkut kepentingan besar.
“Jangan jadikan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Jika tidak mampu menuntaskan persoalan tambang ilegal di Bulukumba, maka sudah seharusnya dilakukan evaluasi besar terhadap jajaran terkait,” tegas Ridwan Alkharismy saat dikonfirmasi awak media.
Tak hanya soal tambang ilegal, KKMB juga menyoroti kasus dugaan pelaku pencurian sapi yang disebut melarikan diri dari Polres Bulukumba dan hingga kini belum ditemukan. Peristiwa tersebut menimbulkan berbagai spekulasi dan dugaan adanya kelalaian bahkan indikasi permainan di internal.
Di sisi lain, organisasi mahasiswa itu juga menyinggung komitmen pemberantasan narkotika di Bulukumba. Mereka meminta aparat tidak hanya fokus menangkap pelaku kecil, tetapi juga memburu bandar besar yang dianggap menjadi sumber rusaknya generasi muda.
Menurut mereka, penegakan hukum harus berdiri di atas prinsip keadilan tanpa pandang bulu, bukan sekadar menyasar masyarakat kecil sementara aktor besar justru sulit disentuh.
Sementara itu, gelombang kritik terhadap pejabat publik juga pecah di Kota Makassar. Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda (SPMP) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan di Jalan Sultan Alauddin, Jumat (15/5/2026).
Massa aksi datang membawa spanduk serta menyampaikan orasi secara bergantian terkait dugaan isu perselingkuhan yang disebut menyeret nama Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang.
Dalam aksinya, massa mendesak Partai Amanat Nasional agar mengambil sikap tegas terhadap kadernya yang kini menjabat sebagai kepala daerah. Mereka menilai partai politik harus hadir menjaga marwah moral dan etika pejabat publik di tengah tingginya sorotan masyarakat.
Jenderal Lapangan SPMP, Andi Baso, menyebut aksi tersebut lahir dari kekecewaan terhadap keputusan DPP PAN yang justru mengangkat Sitti Husniah Talenrang sebagai Wasekjen DPP PAN di tengah isu yang sedang menjadi perbincangan publik.
Menurut SPMP, jabatan strategis di partai seharusnya diisi figur yang tidak sedang diterpa polemik yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Dua peristiwa besar yang terjadi hampir bersamaan ini dinilai menjadi gambaran kuat bahwa masyarakat Sulawesi Selatan kini semakin kritis terhadap isu hukum, moralitas pejabat, serta integritas lembaga penegak hukum dan partai politik.
Publik tidak lagi hanya menuntut pencitraan dan seremoni, tetapi menginginkan tindakan nyata, transparansi, serta keberanian dalam menegakkan keadilan tanpa tebang pilih.
Di tengah meningkatnya gelombang kritik tersebut, masyarakat kini menanti: apakah aparat penegak hukum dan elit politik akan benar-benar mendengar suara rakyat, atau justru membiarkan kepercayaan publik terus terkikis oleh polemik yang tak kunjung menemukan jawaban.
BS CELEBES POST
