 |
| Ilustrasi Dokumentasi kontributor Celebes Post |
CELEBES POST | SOPPENG - Kabar menggembirakan datang dari Kabupaten Soppeng. Pada Triwulan I Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi daerah ini tercatat mencapai 9,39 persen, menjadikannya salah satu daerah dengan laju pertumbuhan tertinggi di Sulawesi Selatan.
Angka tersebut diumumkan dalam kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Makassar pada 10 Juni 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Capaian itu bahkan jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 6,88 persen maupun nasional sebesar 5,61 persen.
Sekilas, angka tersebut menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk berbangga. Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat hingga ke dapur-dapur warga?
Inilah yang menjadi sorotan dalam opini edukasi publik yang ditulis Ketua Dewan Kajian Strategis KITA INDONESIA, Arham MSi La Palellung.
Angka 9,39 Persen Itu Benar, Tapi Perlu Dipahami Secara Utuh
Menurut Arham, tidak ada yang salah dengan angka 9,39 persen tersebut. Data itu resmi berasal dari BPS dan dapat diverifikasi oleh siapa saja.
Namun yang sering luput dipahami masyarakat adalah bahwa angka tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi tahun ke tahun (year on year) untuk periode Januari hingga Maret 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Dengan kata lain, angka tersebut bukan gambaran kinerja ekonomi satu tahun penuh.
"Ini ibarat nilai satu kali ulangan, bukan rapor kenaikan kelas," ujar Arham dalam tulisannya.
Ia menjelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tahunan Soppeng berada pada tren yang lebih moderat, yakni:
Tahun 2023: 3,33 persen
Tahun 2024: 4,06 persen
Tahun 2025: 4,77 persen
Karena itu, menurutnya, sangat mungkin angka pertumbuhan ekonomi tahunan Soppeng pada akhir 2026 nantinya berada di kisaran 5 hingga 6 persen setelah seluruh triwulan dihitung.
"Jika itu terjadi, bukan berarti ekonomi melemah. Itu adalah proses normalisasi yang memang sudah bisa diperkirakan sejak sekarang," jelasnya.
Panen Raya Menjadi Mesin Utama Pertumbuhan
Sebagai daerah agraris, ekonomi Soppeng sangat dipengaruhi sektor pertanian. Triwulan pertama hampir selalu bertepatan dengan musim panen raya padi yang secara otomatis mendongkrak nilai produksi pertanian. Kondisi inilah yang dinilai menjadi salah satu faktor utama tingginya pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 2026.
Namun Arham mengingatkan bahwa fenomena ini bukan hanya terjadi di Soppeng. Data menunjukkan sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan juga mengalami lonjakan serupa.
Sinjai: 11,14 persen
Kepulauan Selayar: 9,83 persen
Maros: 9,54 persen
Pangkep: 9,47 persen
Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, hanya satu daerah yang mengalami kontraksi ekonomi yakni Luwu Timur.
"Kalau satu murid mendapat nilai 9 mungkin karena sangat pintar. Tapi kalau hampir satu kelas mendapat nilai 9, bisa jadi karena soalnya sedang mudah," tulis Arham.
Analogi tersebut menunjukkan bahwa lonjakan pertumbuhan bukan semata hasil kebijakan satu daerah, melainkan dipengaruhi kondisi ekonomi regional yang relatif sama.
Faktor Besar yang Jarang Dibahas: Belanja Pemerintah
Di balik angka pertumbuhan tinggi tersebut, terdapat fakta yang menurut Arham jarang mendapat perhatian publik.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Sulawesi Selatan tertanggal 5 Mei 2026, sektor dengan pertumbuhan tertinggi justru berasal dari lapangan usaha administrasi pemerintahan yang melonjak hingga 20,56 persen.
Lonjakan tersebut dipicu oleh meningkatnya konsumsi pemerintah sebesar 35,14 persen akibat percepatan realisasi APBD dan APBN pada awal tahun.
Secara nasional, fenomena serupa juga terjadi dengan konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen.
Artinya, sebagian besar dorongan pertumbuhan ekonomi pada awal tahun berasal dari percepatan belanja pemerintah atau kebijakan frontloading, yakni menggelontorkan anggaran lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
"Motor ekonomi sedang digas penuh sejak awal tahun. Ketika gas itu kembali normal, maka lajunya pun akan menyesuaikan," jelas Arham.
Fakta lain yang jarang diangkat adalah bahwa ekonomi Sulawesi Selatan secara triwulanan justru mengalami kontraksi sebesar 3,30 persen dibanding triwulan sebelumnya.
Meski kondisi tersebut lazim terjadi secara musiman, namun informasi itu jarang muncul dalam narasi publik.
Panen Raya Tidak Sepenuhnya Cerita Baru
Narasi resmi banyak menyoroti keberhasilan panen raya sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi.
Namun Arham mengingatkan bahwa sektor pertanian Sulawesi Selatan pada triwulan I 2026 justru mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Memang subsektor tanaman pangan tumbuh 12,64 persen, tetapi angka tersebut lebih rendah dibanding capaian triwulan I tahun 2025.
Perlu diketahui, pada awal 2025 Sulawesi Selatan mengalami panen raya luar biasa dengan produksi beras mencapai lebih dari 700 ribu ton setelah pergeseran musim tanam pasca-El Nino.
Karena itu, menurutnya, pertumbuhan saat ini lebih tepat disebut sebagai kelanjutan momentum yang sudah terbentuk sejak tahun lalu, bukan sebuah lompatan baru yang terjadi secara tiba-tiba.
Pertanyaan Paling Penting: Apakah Kemiskinan Berkurang?
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan ekonomi tidak hanya soal angka pertumbuhan. Yang jauh lebih penting adalah apakah kehidupan warga menjadi lebih baik. Menurut Arham, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya mengukur nilai produksi barang dan jasa. PDRB tidak otomatis menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat.
Harga gabah yang tinggi misalnya, memang dapat meningkatkan nilai produksi sektor pertanian. Namun keuntungan terbesar belum tentu diterima petani penggarap atau buruh tani.
Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Kabupaten Soppeng dalam satu dekade terakhir hanya turun dari 8,76 persen menjadi 7,48 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 18 ribu warga yang hidup dalam kondisi miskin.
Dengan rata-rata penurunan sekitar 0,13 poin per tahun, dibutuhkan waktu sangat panjang untuk menuntaskan persoalan tersebut.
"Inilah indikator yang sebenarnya harus terus diawasi. Jika pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan rakyat, maka angka kemiskinan seharusnya turun lebih cepat," tegasnya.
Gini Ratio Rendah Belum Tentu Semua Sejahtera
Arham juga menyoroti angka Gini Ratio Kabupaten Soppeng yang berada pada level 0,331 dan termasuk salah satu yang terbaik di Sulawesi Selatan. Namun ia mengingatkan bahwa Gini Ratio hanya mengukur pemerataan pendapatan, bukan besarnya pendapatan itu sendiri.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat dianalogikan seperti membagi kue secara merata. Yang diukur adalah keadilan pembagian, bukan ukuran kuenya.
Dalam konteks daerah agraris, Gini Ratio rendah sering kali menunjukkan kondisi "sama rata, sama terbatas", di mana sebagian besar warga memiliki tingkat pendapatan yang relatif mirip tetapi belum tentu tinggi.
Karena itu, ukuran kesejahteraan tetap harus dilihat dari meningkatnya pendapatan riil masyarakat dan turunnya angka kemiskinan.
Lima Hal yang Harus Diawasi Masyarakat
Alih-alih terpaku pada angka pertumbuhan triwulanan, Arham mengajak masyarakat mengawasi lima indikator yang dianggap lebih penting.
Pertama, pertumbuhan ekonomi tahunan Soppeng 2026 yang akan diumumkan pada awal 2027. Kedua, harga gabah di tingkat petani pada musim panen berikutnya. Ketiga, perkembangan angka kemiskinan dan pengangguran terbaru. Keempat, realisasi pembangunan infrastruktur pertanian, akses pembiayaan UMKM, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kelima, tumbuhnya industri pengolahan hasil pertanian di Soppeng agar hasil panen tidak terus keluar daerah dalam bentuk bahan mentah.
Transparansi Data Jadi Kunci
Dalam tulisannya, Arham menegaskan bahwa kritik dan analisis yang disampaikan bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan.
Sebaliknya, ia mengapresiasi tren pertumbuhan ekonomi Soppeng yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.
Namun ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan akan lebih kuat apabila disertai keterbukaan data kepada publik.
Pemerintah daerah didorong untuk secara rutin mempublikasikan perkembangan pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, harga gabah petani, hingga realisasi belanja daerah.
Karena menurutnya, masyarakat yang memahami data akan menjadi mitra pembangunan yang paling kuat.
CELEBES POST MENILAI
Pertumbuhan ekonomi 9,39 persen merupakan kabar baik yang patut diapresiasi. Namun angka tinggi tidak boleh membuat publik terlena.
Sejarah pembangunan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukanlah yang hanya terlihat indah di atas kertas statistik, melainkan yang mampu mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari seberapa tinggi angka yang diumumkan, tetapi dari seberapa banyak rakyat yang merasakan manfaatnya.
"Pertumbuhan ekonomi yang baik bukanlah yang paling tinggi angkanya, melainkan yang paling banyak dirasakan rakyatnya."
Oleh: Arham MSi La Palellung
Ketua Dewan Kajian Strategis KITA INDONESIA Opini Edukasi Publik
(Redaksi CELEBES POST | Sorot Ekonomi Daerah)
