 |
| Aksi Jilid 3 HMI SULAWESI SELATAN |
CELEBES POST | Makassar — Gelombang kritik terhadap pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) semakin menguat. Kali ini, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan secara terbuka mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan agar tidak sekadar menjadi penerima aspirasi, melainkan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap Program Strategis Nasional (PSN) yang dinilai mulai menimbulkan persoalan serius di lapangan.
Dalam Aksi Jilid III – Reformasi Jilid II yang digelar di depan Gedung DPRD Sulsel, mahasiswa menilai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan KDMP telah memunculkan berbagai persoalan, termasuk adanya dugaan korban jiwa dalam rangkaian kegiatan tersebut. Peristiwa itu dinilai menjadi alarm keras bahwa sebuah program nasional tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan masyarakat.
Aksi tersebut tidak hanya menjadi bentuk penyampaian aspirasi, tetapi juga sinyal kuat agar pemerintah pusat maupun daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar.
Korban Jiwa Dinilai Menjadi Alarm Keras bagi Pemerintah
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) BADKO HMI Sulsel sekaligus Jenderal Lapangan aksi, Muhammad Rafly Tanda, menegaskan bahwa DPRD Sulawesi Selatan memiliki kewajiban konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan ketika sebuah kebijakan negara menimbulkan dampak serius terhadap masyarakat.
Menurutnya, lembaga legislatif tidak boleh bersikap pasif hanya karena program tersebut merupakan bagian dari Program Strategis Nasional.
"Kami mendesak DPRD Sulawesi Selatan segera mengambil sikap tegas sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan. Jangan membiarkan pelaksanaan Program Strategis Nasional berjalan tanpa evaluasi ketika fakta-fakta di lapangan justru menunjukkan persoalan yang serius," tegas Rafly di hadapan massa aksi.
Ia menilai, orientasi pelaksanaan pendidikan KDMP sudah bergeser dari tujuan awal pemberdayaan masyarakat desa.
Menurut Rafly, apabila benar terdapat korban jiwa dalam pelaksanaan sebuah program pemerintah, maka hal tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
"Program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh mengorbankan keselamatan rakyat. Munculnya korban jiwa menjadi alarm bahwa negara harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh," ujarnya.
Desak Penghentian Sementara Program
BADKO HMI Sulsel juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran negara yang dialokasikan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan KDMP.
Menurut organisasi mahasiswa tersebut, besarnya anggaran harus diikuti dengan tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan mengedepankan keselamatan peserta.
Karena itu, HMI Sulsel meminta pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan program hingga evaluasi dilakukan secara menyeluruh.
"Anggaran yang begitu besar tidak boleh berakhir pada tragedi yang merenggut nyawa. Negara wajib memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menghadirkan persoalan baru. Karena itu kami mendesak penghentian sementara pelaksanaan program dan evaluasi total terhadap KDMP," lanjut Rafly.
DPRD Sulsel Terima Aspirasi, Janji Tindak Lanjut
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa diterima langsung oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Mahmud dari Komisi E Fraksi NasDem, Lukman B. Kady dari Fraksi Golkar, Andi Patarai Amir dari Fraksi Golkar, dan Kamaruddin dari Fraksi PAN.
Keempat legislator menerima dokumen tuntutan sekaligus berdialog dengan perwakilan mahasiswa.
Mahmud menyampaikan bahwa DPRD Sulsel akan memberikan kejelasan terhadap tuntutan yang disampaikan BADKO HMI Sulsel.
"Kami akan segera memberikan kejelasan terkait aspirasi dan tuntutan yang dibawa hari ini ke DPRD Sulsel," ujarnya.
Sementara itu, Andi Patarai Amir menyatakan komitmennya untuk membawa persoalan tersebut ke tingkat pimpinan DPRD agar memperoleh tindak lanjut secara kelembagaan.
"Kami akan segera mendiskusikan tuntutan ini kepada pimpinan legislatif untuk ditindaklanjuti dan dibawa ke pemerintah pusat," katanya.
Pengawasan Program Strategis Nasional Dinilai Harus Diperkuat
Aksi BADKO HMI Sulsel menunjukkan semakin kuatnya tuntutan publik agar pelaksanaan Program Strategis Nasional tidak hanya diukur dari target administratif maupun besaran anggaran yang terserap, tetapi juga dari dampaknya terhadap keselamatan, efektivitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, fungsi pengawasan DPRD menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan setiap program yang dilaksanakan pemerintah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
HMI Sulsel menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak berhenti pada aksi unjuk rasa semata, melainkan akan terus berlanjut melalui advokasi publik, konsolidasi gerakan, serta pengawasan terhadap berbagai kebijakan negara yang dinilai tidak berjalan sesuai semangat reformasi.
Sebagai organisasi yang mengusung nilai-nilai keislaman, keummatan, dan kebangsaan, BADKO HMI Sulsel menyatakan akan tetap berada di garis depan dalam mengawal kebijakan publik agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
"HMI Sulsel akan terus mengawal, mengawasi, dan memperjuangkan evaluasi total terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga benar-benar menghadirkan kebijakan yang adil, aman, dan berorientasi pada kepentingan rakyat," tutup Rafly.
Catatan Redaksi CELEBES POST
Pemberitaan ini memuat tuntutan dan pernyataan resmi yang disampaikan BADKO HMI Sulawesi Selatan dalam aksi unjuk rasa. Klaim mengenai adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan KDMP merupakan bagian dari aspirasi yang disampaikan massa aksi. Demi menjaga prinsip keberimbangan, pihak penyelenggara Program KDMP, pemerintah terkait, maupun instansi yang berwenang memiliki ruang untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi atas tudingan dan tuntutan tersebut dalam pemberitaan lanjutan.
