 |
| Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab dan Haji Kadir Nyampa |
CELEBES POST | GOWA — Persoalan sampah di Kabupaten Gowa mulai memasuki babak baru. Setelah kondisi sampah yang disebut belum terangkut di sejumlah wilayah menjadi perhatian publik dalam sepekan terakhir, DPRD Gowa turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi tempat pembuangan akhir (TPA).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya sekaligus mencari solusi atas persoalan pengelolaan dan pengangkutan sampah yang tengah menjadi sorotan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Hasrul Abdul Rajab, mengatakan pihaknya bersama sejumlah anggota DPRD melakukan kunjungan lapangan ke TPA setelah muncul persoalan pengangkutan sampah di wilayah Gowa.
“Kita langsung mengunjungi, melakukan kunjungan lapangan ke TPA. Ini terkait dengan dalam sepekan ini viral di Kecamatan Somba Opu,” ujar Hasrul.
Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat persoalan pengangkutan sampah ke TPA. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan DPRD turun langsung untuk melihat keadaan di lapangan.
“Kita bersama teman-teman anggota DPRD melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi TPA yang sempat ditutup oleh pemilik lahan,” katanya.
DPRD Panggil Pihak Terkait
Persoalan tersebut tidak hanya berhenti pada kunjungan lapangan. DPRD Gowa memastikan akan menindaklanjutinya melalui rapat kerja dengan pihak-pihak terkait.
Hasrul mengatakan pemilik lahan TPA akan diundang untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan yang terjadi. Pihak Dinas Lingkungan Hidup juga dijadwalkan hadir dalam rapat tersebut.
“Kita akan mengundang pihak-pihak terkait, terutama pemilik lahan, untuk melakukan rapat kerja di kantor DPR,” ungkapnya.
Hasrul menyebut undangan kepada pihak terkait telah dikirimkan. Rapat kerja gabungan komisi tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WITA.
“Teman-teman media datang saja,” ujar Hasrul.
Rapat tersebut diharapkan dapat membuka secara terang persoalan yang menyebabkan pengangkutan sampah terganggu, sekaligus mencari langkah penyelesaian agar pelayanan persampahan kepada masyarakat dapat kembali berjalan.
Haji Kadir Soroti Pemerintahan
Di tengah persoalan tersebut, Haji Kadir Nyampa turut menyampaikan sorotan mengenai pentingnya pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara baik.
Dalam pernyataannya, Haji Kadir menyinggung soal kewenangan pemerintah dalam mengatur berbagai kepentingan daerah. Ia menilai pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, memiliki posisi penting dalam menjaga kendali pemerintahan sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tidak terganggu.
Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan nilai siri’ na pacce yang dikenal dalam kehidupan sosial masyarakat Gowa.
Menurut Haji Kadir, persoalan yang terjadi di daerah tidak hanya berdampak kepada pemerintah, tetapi juga dapat memengaruhi rasa malu dan harga diri masyarakat ketika kondisi tersebut menjadi pembicaraan di luar daerah.
“Jangankan kita orang Gowa, malu kalau di luar Gowa diceritakan bagaimana Gowa kalau berkualitas seperti ini,” ujarnya.
Ia kemudian menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut dirinya secara pribadi.
“Bukan cuma saya yang malu. Semua rakyat Gowa malu,” tegas Haji Kadir.
Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi pemerintahan dan pelayanan publik yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
Publik Menunggu Penjelasan Pemerintah
Persoalan sampah dan TPA kini menjadi perhatian yang membutuhkan penjelasan dari seluruh pihak terkait.
Sejumlah pertanyaan masih menunggu jawaban, mulai dari penyebab terganggunya pengangkutan sampah, kondisi dan status lahan TPA, hingga langkah pemerintah daerah untuk memastikan pelayanan persampahan tetap berjalan.
DPRD Gowa melalui rapat kerja gabungan komisi akan meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pihak sekaligus mencari solusi atas persoalan yang terjadi.
Bagi masyarakat, persoalan sampah bukan sekadar mengenai tumpukan sampah yang belum terangkut. Di balik persoalan tersebut terdapat kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berjalan secara konsisten, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kini perhatian publik tertuju pada rapat kerja DPRD Gowa.
Apa sebenarnya yang terjadi di TPA, mengapa pengangkutan sampah terganggu, dan langkah apa yang akan ditempuh pemerintah agar persoalan tersebut tidak kembali berulang?
Jawaban atas pertanyaan itu diharapkan muncul dalam rapat kerja DPRD Gowa bersama pihak-pihak terkait.
Adi Kruch CELEBES POST
