 |
| Ketua DPD LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Indonesia Sumatera Utara |
Celebes Post Medan – Keputusan Polda Sumatera Utara menonaktifkan Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan, memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak. Ketua DPD LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Indonesia Sumatera Utara, Debi Irawan, menyuarakan protes keras dan mendesak agar keputusan tersebut ditinjau ulang oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
AKBP Oloan Siahaan menjadi sorotan usai dinilai berhasil meredam eskalasi tawuran di kawasan Medan Utara. Dukungan terhadapnya datang dari LSM Penjara Indonesia, DPRD Medan, serta ormas seperti Pemuda Pancasila Belawan.
Kapolres Belawan dianggap berhasil dalam penanganan insiden tawuran berdarah yang terjadi di Medan Deli pada 3 Mei 2025. Dalam kejadian itu, tujuh pelaku diamankan dan satu orang dilaporkan tewas. Tak hanya itu, sehari setelahnya, mobil dinas Kapolres diserang sekelompok pemuda bersenjata tajam di ruas Tol Belmera. AKBP Oloan membalas dengan tembakan terukur setelah tembakan peringatan diabaikan, tindakan yang dinilai Debi sebagai bentuk pembelaan diri yang sah menurut hukum.
Serangkaian insiden terjadi di wilayah Medan Deli dan Tol Belmera, pada 3 dan 4 Mei 2025. Pernyataan sikap dari LSM dan masyarakat muncul sejak 5 Mei dan memuncak hari ini, 7 Mei 2025.
Langkah represif namun terukur dari AKBP Oloan dianggap berhasil menekan kekerasan yang meresahkan masyarakat. Penonaktifannya memunculkan kekhawatiran akan lemahnya dukungan terhadap aparat yang berani bertindak tegas melawan kriminalitas.
Debi Irawan menyayangkan keputusan Polda dan meminta Kapolri untuk mempertahankan AKBP Oloan di posisinya. Ia memuji kepemimpinan Oloan yang dianggap tegas, responsif, dan berdedikasi dalam memberantas tawuran, begal, serta narkoba di wilayah Medan Utara.
“Kami memohon kepada Bapak Kapolri agar mempertimbangkan kembali keputusan ini. Sosok seperti AKBP Oloan masih sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Debi.
Ia juga mengimbau kepada seluruh pengurus DPC LSM Penjara Indonesia, mahasiswa, dan aktivis di Sumatera Utara agar tidak terlibat dalam aksi kekerasan serta mendukung aparat dalam menjaga ketertiban.
Dukungan senada datang dari Pimpinan DPRD Medan, Hadi Suhendra, dan Ketua PAC Pemuda Pancasila Medan Belawan. Keduanya menilai tindakan Oloan sebagai bentuk keberanian dalam merespons aksi brutal remaja.
Namun demikian, suara kritis juga muncul dari KontraS Sumut yang mendesak agar insiden penembakan yang menewaskan satu remaja dan melukai satu lainnya diusut secara menyeluruh dan transparan. Mereka menilai akuntabilitas aparat tetap harus dijaga demi keadilan dan hak asasi manusia.
Oleh: Pitri NST
Redaksi: Celebes Post
Sumber : Wawancara langsung, pernyataan resmi LSM, DPRD, dan KontraS Sumut, 7 Mei 2025.
