 |
| Dokumentasi |
Medan, Celebes Post - Aroma ketidakadilan menyelimuti Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat. Tiga pejabat pemerintah setempat—Lurah Erwin Munthe, Camat Medan Barat, dan Kepling AR Nasution alias Rohim—dikecam keras akibat dugaan kelalaian dan ketidaknetralan mereka dalam menangani sengketa lahan yang menyeret nama cucu dari almarhumah Hj. Siti Alam Nasution.
Masyarakat menilai, para aparatur tersebut gagal menjalankan fungsi sebagai pengayom dan penegak keadilan. Kinerja mereka yang lamban bahkan terkesan memihak, menjadi bahan gunjingan publik, sekaligus mengundang desakan agar Wali Kota Medan, Rico Waas, segera bertindak tegas.
“Kami tidak melihat adanya niat baik, apalagi komitmen untuk menyelesaikan persoalan secara adil. Yang kami lihat justru pembiaran dan sikap seolah-olah membela satu pihak,” ujar Henry Pakpahan, S.H., kuasa hukum dari Jantho Jauhari, pemilik sah lahan yang kini dikuasai oleh pihak lain.
Laporan dan Mediasi Diabaikan
Sengketa bermula ketika lahan milik Jantho Jauhari diduga dikuasai oleh pihak-pihak yang mengklaim sebagai cucu ahli waris Hj. Siti Alam Nasution—tanpa menunjukkan bukti sah secara hukum.
Pada 16 Mei 2025 pukul 12.05 WIB, Henry mendatangi Lurah Silalas untuk meminta fasilitasi mediasi. Namun upaya itu kandas. Tidak ada kepastian, tidak ada itikad baik.
Tak putus asa, pada 19 Mei 2025 pukul 11.15 WIB, ia kembali menemui Kepling AR Nasution di kawasan Perintis Kuphi. Harapannya satu: mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari titik terang. Lagi-lagi, harapan itu dibalas dengan ketidakpastian dan sikap acuh.
Tak hanya itu, surat resmi bernomor 222/KA-HP/S-Pmb/V/2025 tertanggal 20 Mei 2025 telah dilayangkan ke kelurahan dan kecamatan. Namun, hingga hari ini, surat tersebut tak berbalas. Diam seribu bahasa.
“Apakah mereka takut? Atau ada permainan terselubung? Kami menduga ada keberpihakan. Dan jika ini benar, maka sangat berbahaya bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” cetus Henry dengan nada geram.
Dugaan Keberpihakan Aparat
Isu keberpihakan makin menguat setelah muncul indikasi adanya dukungan diam-diam dari oknum Forkompimda kepada pihak pengklaim, yang notabene belum bisa membuktikan legalitas waris mereka di hadapan hukum.
Bagi masyarakat, ini bukan sekadar konflik agraria. Ini soal wajah keadilan dan integritas aparatur negara.
“Ketika rakyat butuh perlindungan, pemerintah justru diam. Ini potret buram birokrasi yang harus dibenahi,” ucap salah satu tokoh masyarakat setempat yang enggan disebut namanya.
Wali Kota Diminta Bertindak Tegas
Masyarakat dan pihak kuasa hukum mendesak Wali Kota Medan Rico Waas untuk turun tangan langsung. Mereka meminta evaluasi total terhadap Camat Medan Barat, Lurah Silalas Erwin Munthe, dan Kepling AR Nasution.
“Ini bukan persoalan kecil. Kalau dibiarkan, akan jadi preseden buruk. Kami akan menyurati langsung Wali Kota Medan untuk menindak ketiga pejabat ini,” tegas Henry.
Langkah hukum pun sedang disiapkan. Gugatan pidana maupun administratif terhadap ketiga aparatur itu kemungkinan besar akan diajukan, jika tak ada tanggapan dari pemerintah kota.
Keadilan Tak Boleh Dibeli
Dalam dunia yang semakin terhubung, diamnya aparat adalah bising bagi nurani publik. Sengketa tanah seperti ini tak hanya menyangkut hak, tetapi juga kehormatan dan nasib hidup banyak orang.
Jika birokrasi gagal menjadi penengah yang adil, maka rakyat hanya akan menemukan ketidakadilan di balik senyum pejabat yang pura-pura peduli.
“Keadilan tidak boleh tunduk pada jabatan. Jika negara diam, maka rakyat yang akan bersuara lebih keras,” tutup Henry Pakpahan.
Reporter: Pitri NST
Editor: MDS – Celebes Post
