 |
| Seruan Makassar Menangis |
Celebes Post Makassar akassar, – Ratusan warga dari Kompleks Gubernur Bukit Graha Praja Indah dan Perumahan Pemda Manggala bersatu dalam seruan aksi damai yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas berbagai persoalan yang dianggap merugikan warga, mulai dari ketidakjelasan legalitas lahan, masalah infrastruktur, hingga dugaan praktik tidak adil dalam pengelolaan lingkungan di kawasan tersebut.
Dalam seruan terbuka yang mulai tersebar di berbagai platform media sosial dan grup komunitas warga, tercantum bahwa aksi ini akan dilakukan secara tertib dan damai, tanpa mengganggu ketertiban umum. Warga berharap pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pihak-pihak terkait mendengarkan aspirasi mereka.
"Kami hanya ingin kepastian hukum dan keadilan. Ini adalah hak kami sebagai warga negara untuk hidup dengan tenang, tanpa dihantui ketidakpastian status hunian dan ancaman penggusuran," ujar salah satu koordinator aksi, yang enggan disebutkan namanya.
 |
| Seruan Warga Makassar digusur |
Menurut informasi yang diperoleh dari panitia aksi, sejumlah tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi damai ini meliputi:
-
Penegasan status legalitas lahan dan penghentian intimidasi terhadap warga terkait kepemilikan rumah.
-
Perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum yang selama ini dibiarkan rusak dan terbengkalai.
-
Transparansi dan keadilan dalam proses tata kelola lingkungan perumahan yang dinilai masih timpang.
-
Pemerintah provinsi diminta hadir secara langsung untuk berdialog dengan warga tanpa perantara.
Aksi ini juga mendapat dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan yang menilai bahwa perjuangan warga Kompleks Gubernur dan Perumahan Pemda Manggala adalah bentuk gerakan sipil yang sah dan layak didengar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait seruan aksi damai tersebut. Namun, warga menyatakan tetap membuka ruang dialog dan berharap tidak terjadi benturan atau tindakan represif dari aparat keamanan.
Aksi ini dipandang sebagai momen penting untuk menunjukkan bahwa kekuatan warga yang bersatu dan bergerak secara damai mampu menjadi suara perubahan, sekaligus pengingat bahwa pemerintah wajib hadir untuk melindungi warganya.
(*)
