 |
| Dokumentasi Ruang RDP di Dprdp |
Takalar, Celebes Post — Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar pada Selasa, 29 Juli 2025, berubah panas dan penuh kekecewaan. Bukan karena debat sengit antaranggota dewan, melainkan karena ketidakhadiran pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Takalar yang telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas dugaan pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa.
Rapat yang dijadwalkan dimulai pukul 13.00 Wita di ruang Badan Musyawarah DPRD Takalar itu harus diskors setelah lebih dari satu jam pihak ULP tak kunjung hadir tanpa keterangan resmi. Keputusan untuk menunda rapat diambil langsung oleh Wakil Ketua DPRD Takalar, Irwan Iskandar.
“Kalau begini, kita skors rapat sampai besok saja,” tegas Irwan sambil mengetuk palu, menandai ditundanya agenda penting tersebut.
Pemanggilan terhadap ULP bukan tanpa sebab. DPRD mencium aroma tak sedap di balik proses tender proyek di Takalar. Seorang staf berinisial R yang secara struktural hanya pegawai biasa di ULP diduga menjadi aktor utama dalam menentukan pemenang proyek-proyek pengadaan. Bahkan, R disebut-sebut memiliki kuasa lebih besar dari Kepala Bagian ULP sendiri.
Anggota Fraksi NasDem, Ahmad Sabang, menegaskan bahwa kehadiran ULP sangat penting untuk membongkar kebenaran isu tersebut.
“Ini bagian dari fungsi pengawasan kami. Masyarakat perlu tahu apakah ini benar atau tidak,” ujarnya di hadapan peserta RDP.
Senada dengan itu, Husniah Rachman dari Fraksi Demokrat mempertanyakan ketidakhadiran ULP yang menurutnya menciptakan kesan seolah ada sesuatu yang ingin disembunyikan.
“Kalau memang tidak ada pengaturan, kenapa ULP tidak datang? Ini jadi tanda tanya besar,” ungkapnya.
Sumber internal ULP yang enggan disebutkan namanya membocorkan bahwa sosok R sebelumnya adalah staf dari BKKBN, namun setelah masuk ke ULP langsung memainkan peran besar dalam menentukan rekanan proyek. Bahkan, Kepala Bagian ULP dianggap tak berdaya menghadapi manuver R, yang diduga memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan atau yang disebut sebagai "gedung putih".
“Kepala Bagian ULP seakan hanya jadi penonton. Semua dikendalikan oleh R,” ungkap narasumber tersebut.
Diduga, R juga menjalin komunikasi intensif dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebelum kontrak proyek-proyek dilepas ke rekanan tertentu. Skema ini dinilai telah mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengadaan.
RDP tersebut dihadiri oleh sejumlah legislator aktif seperti Irwan Iskandar, Ahmad Sabang, Husniah Rachman, Ibrahim Bakri, Hj Risma, Hj Nurlenni Kahar, Sarif Tinri, Nur Alim Rukman, Ibrahim Lotteng, Habibie Abdullah, dan H. Nurdin HS.
Para wakil rakyat sepakat bahwa ketidakhadiran ULP semakin memperkuat kecurigaan publik akan adanya praktik mafia proyek di lingkup Pemkab Takalar. Mereka mendesak agar kehadiran ULP pada rapat lanjutan menjadi keharusan dan bukan sekadar opsi.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bagian ULP Takalar, Zumirrah, belum memberikan pernyataan resmi. Upaya konfirmasi via pesan singkat dan telepon yang dilakukan oleh wartawan Celebes Post tak mendapatkan respons.
Publik kini menanti langkah konkret dari DPRD Takalar. Ketegasan dan komitmen dalam mengusut tuntas dugaan pengaturan proyek ini menjadi pertaruhan serius terhadap kredibilitas lembaga legislatif dan integritas tata kelola pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Takalar.
Jika dugaan ini terbukti, maka bukan hanya sistem pengadaan yang tercoreng, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang ikut tergerus.
“Jangan sampai kita diamkan dan menjadi preseden buruk di masa depan. DPRD harus tampil sebagai garda pengawasan rakyat,” pungkas Ahmad Sabang menutup sesi RDP yang tertunda.
Reporter: Mustakin Dg Sikota
Editor: Redaksi Celebes Post
Tanggal Publikasi: 29 Juli 2025
Lokasi: Takalar, Sulawesi Selatan
