 |
| Forum Warga Bersatu |
Forum Warga Bersatu: “Kami Tidak Butuh Rapat Formalitas, Kami Butuh Keberpihakan Nyata!”
Makassar, Celebes Post – Kekecewaan mendalam disuarakan warga Perumahan Graha Indah Manggala Sulawesi Selatan. Forum Keluarga Besar Perumahan Graha Indah Manggala (FKBPGIMSS), yang tergabung dalam Forum Warga Bersatu Perumahan Gubernur dan Perumahan Pemda Manggala, menuding Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan lamban dan terkesan “masuk angin” dalam menangani persoalan lahan seluas 52 hektar di Kecamatan Manggala, Makassar.
Persoalan ini telah dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi sejak 8 Juli 2025. Namun, hingga pertengahan Agustus 2025, warga mengaku belum melihat satu pun keputusan resmi atau surat rekomendasi yang dijanjikan DPRD Sulsel.
“Sejak 8 Juli 2025 kami menunggu hasil RDP, tapi sampai sekarang jangankan keputusan, secarik surat pun tak ada. DPRD Sulsel jangan jadi penonton!” tegas perwakilan FKBPGIMSS dalam pernyataan yang diterima Celebes Post, Kamis (14/8/2025).
FKBPGIMSS menilai RDP yang digelar DPRD hanya menjadi formalitas tanpa keberpihakan nyata terhadap penderitaan warga. “Jangankan keputusan resmi, surat rekomendasi pun belum pernah kami terima. Kami butuh aksi nyata, bukan rapat tanpa hasil,” tambah forum tersebut.
Warga menuntut DPRD Sulsel untuk:
-
Segera mengeluarkan hasil resmi RDP beserta tindak lanjut yang jelas dan terukur.
-
Membuat rekomendasi tertulis kepada pihak terkait serta menyampaikannya kepada DPR RI Komisi II dan III.
-
Menjamin perlindungan hukum bagi warga terdampak melalui langkah politik dan hukum yang tepat.
-
Menjalankan fungsi pengawasan secara tegas dan transparan kepada semua pihak yang terlibat.
Menurut forum, keberpihakan DPRD sangat dibutuhkan mengingat sengketa lahan ini mengancam ratusan kepala keluarga di kawasan tersebut. Mereka menegaskan akan menempuh langkah konstitusional jika aspirasi terus diabaikan.
“Masyarakat menunggu bukti keberpihakan, bukan sekadar rapat tanpa hasil. Jika tidak ada respon, kami siap melakukan langkah-langkah lanjutan sesuai hak konstitusional,” tutup pernyataan FKBPGIMSS.
Persoalan ini kini menjadi ujian bagi DPRD Sulsel dalam membuktikan perannya sebagai wakil rakyat yang berani bersuara untuk kepentingan warga, bukan sekadar lembaga yang terjebak pada rutinitas rapat tanpa keputusan.
Sumber: Gun
Editor: MDS
