 |
| M. Yusri Maliang, S. H & Jurnalis, APH |
CELEBES POST, Makassar — Memasuki tahapan pemilihan Ketua ORT dan Ketua ORW se-Kota Makassar, tensi politik tingkat lingkungan mulai terasa meningkat. Sejumlah wilayah melaporkan adanya gesekan antar bakal calon ketua ORT dan ORW, manuver kampanye yang dinilai tidak etis, hingga indikasi praktik politik bingkisan. Situasi ini mendorong Ketua Shelter Warga Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, M. Yusri Maliang, S.H, memberikan peringatan keras agar proses pemilihan berjalan damai dan tidak mengganggu stabilitas sosial masyarakat.
Pemilihan ORT–ORW tahun ini dianggap menjadi salah satu momentum paling penting dalam tata kelola pemerintahan tingkat bawah. Selain menjadi perpanjangan tangan pemerintah kota dalam urusan pelayanan publik, figur yang terpilih juga akan menentukan efektif atau tidaknya ekosistem sosial di setiap lingkungan.
Rivalitas Memanas, Muncul Isu Black Campaign dan Politik Internal
Pantauan CELEBES POST di sejumlah kelurahan menunjukkan dinamika yang tidak biasa. Grup WhatsApp warga mulai dipenuhi propaganda, pesan-pesan saling menjatuhkan, hingga tuduhan yang belum diverifikasi. Di beberapa RW bahkan muncul pembagian bingkisan dan janji bantuan fasilitas lingkungan sebagai alat menarik dukungan.
Warga menyebut fenomena ini sebagai “kompetisi elit mini” karena calon ketua RT/RW terlihat lebih agresif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kondisi inilah yang membuat kekhawatiran akan terjadinya konflik horizontal semakin besar.
Peringatan Tegas Shelter Warga
Dalam keterangannya, Ketua Shelter Warga Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, M. Yusri Maliang, S.H, menegaskan bahwa pemilihan RT/RW bukan ruang politik transaksional, melainkan ruang pengabdian.
“Saya mengingatkan seluruh calon dan pendukung agar menjaga suasana tetap kondusif. Jabatan ORT–ORW itu amanah warga, bukan alat meraih kekuasaan. Jangan ada politik yang tidak etis, kampanye hitam, atau provokasi,” kata Yusri.
Ia menyoroti bahwa perselisihan kecil di tingkat lingkungan bisa berujung panjang dan memutus hubungan sosial yang sudah terjalin puluhan tahun.
“Kita hidup bertetangga setiap hari. Konflik karena beda dukungan itu sangat berbahaya. Pemilihan hanya sesaat, tapi kita akan hidup berdampingan seterusnya,” ujarnya menambahkan.
Makassar Butuh Kedewasaan Demokrasi
Menurut Yusri, salah satu masalah terbesar dari pemilihan RT/RW adalah mental sebagian calon yang menganggap jabatan tersebut sebagai akses kekuasaan, daftar bakal calon harus Ter verifikasi dengan baik sesuai Juknis.
“Kalau Anda mencalonkan diri demi pengaruh atau akses kemudahan bantuan, itu salah besar. RT dan RW adalah pelayan warga, bukan raja kecil,” tegasnya.
Shelter Warga menilai bahwa pemilihan harus diselenggarakan secara fair, transparan, dan bebas tekanan. Panitia pemilihan di tingkat kelurahan diminta memperkuat mekanisme pencegahan kecurangan dan memastikan aturan dipahami semua pihak.
Yusri juga meminta warga untuk tidak tergiur imbalan materi.
“Jangan pilih pemimpin karena ada tendensi. Itu merusak moral sosial kita. Jika pemimpin dipilih karena tendensi, jangan harap dia akan bekerja untuk warga,” katanya.
Risiko Sosial Jika Stabilitas Tidak Dijaga
CELEBES POST menghimpun data dari tokoh masyarakat. Mereka mengakui bahwa gesekan kecil mulai terasa, terutama di titik-titik pemukiman padat penduduk seperti Tamalate, Rappocini, Ujung Tanah, dan Biringkanaya.
Jika tidak dikelola dengan baik, gesekan tersebut berpotensi berubah menjadi:
Konflik antar keluarga
Retaknya komunikasi antarwarga
Penurunan kualitas layanan publik
Ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan
Politisasi lingkungan oleh pihak luar
Shelter Warga memandang bahwa mencegah hal itu jauh lebih penting daripada memperbaikinya setelah konflik terjadi.
Rekomendasi Shelter Warga untuk Panitia dan Calon
Yusri menyampaikan beberapa langkah penting yang harus dipenuhi:
1. Panitia harus independen dan terbuka.
2. Calon wajib menandatangani pakta integritas anti politik uang dan anti provokasi.
3. Warga diminta aktif melapor jika menemukan indikasi kecurangan.
4. Pihak kelurahan diminta mengawasi langsung daerah rawan konflik serta jangan menjadi promotor siluman.
Pesan Penutup: Prioritaskan Harmoni Warga
Menutup keterangannya, Yusri menegaskan bahwa pemilihan RT dan RW adalah fondasi demokrasi paling dasar. Jika fondasi itu retak, maka struktur sosial di atasnya akan terganggu, kondisi ini tidak lain karena harapan kita bersama mendukung program pemerintah kota Makassar.
“Makassar harus menjadi contoh kedewasaan berdemokrasi. Kalau pemilihan tingkat RT/RW saja tidak damai, bagaimana kita bisa membangun kota yang maju dan beradab? Mari jaga harmonisasi dan stabilitas lingkungan,” tegasnya.
CELEBES POST — Mengawal Demokrasi Akar Rumput Makassar.
