 |
| Kondisi Lapangan |
CELEBES POST, Jeneponto — Publik kembali dibuat tercengang. Sebuah proyek negara bernilai Rp16,9 miliar yang dibangun untuk sentra pengolahan rumput laut di Kampung Ci’nong, Kelurahan Tonro Kassi, Kecamatan Tamalatea, Jeneponto, kini diduga beralih fungsi menjadi gudang penyimpanan ikan (cold storage) milik CV NNS Berkah Jaya dan PT Dua Putra JPT.
Bangunan megah milik Dinas Perikanan dan Kelautan itu awalnya digadang-gadang sebagai proyek strategis nasional untuk meningkatkan nilai tambah produksi rumput laut dan kesejahteraan nelayan pesisir. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan indikasi kuat bahwa fasilitas negara tersebut tidak digunakan sesuai fungsi peruntukan awal.
Anggaran Fantastis — Manfaat Publik Dipertanyakan
Berdasarkan hasil penelusuran, proyek ini menelan dana sekitar Rp16,9 miliar, terdiri dari:
Pembangunan fisik: ± Rp11 miliar lebih
Pengadaan peralatan mesin: ± Rp5 miliar lebih
Total dana yang dikelola mencapai Rp16,9 miliar — seluruhnya bersumber dari keuangan negara.
Namun ironisnya, alih-alih dimanfaatkan sebagai pusat industri rumput laut, bangunan tersebut justru diduga dipakai sebagai fasilitas penyimpanan ikan. Kondisi ini memantik tanda tanya besar publik: di mana letak efektivitas perencanaan, pengawasan, dan tanggung jawab pemerintah daerah?
Pengamat: Ini Berpotensi Pemborosan Anggaran Negara
Pengamat kebijakan publik, Agung Setiawan, menegaskan bahwa perubahan fungsi aset negara tanpa dasar yang jelas sangat berpotensi menimbulkan kerugian.
“Bangunan yang sejak awal dirancang untuk pengolahan rumput laut, bila kemudian dipakai untuk keperluan lain tanpa kejelasan payung hukum dan kebijakan, itu jelas berpotensi menjadi bentuk pemborosan anggaran. Setiap rupiah uang negara harus berdampak langsung pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Agung menambahkan, fungsi perencanaan publik semestinya berjalan linear dengan pemanfaatan fisik bangunan. Bila terjadi penyimpangan, maka aparat pengawas internal dan eksternal negara wajib turun tangan.
Siapa Diuntungkan? Masyarakat atau Korporasi?
Alih fungsi ini juga menimbulkan kecurigaan adanya dugaan praktik pemanfaatan aset negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Padahal, sentra rumput laut tersebut diharapkan menjadi:
✔ pengungkit ekonomi pesisir
✔ pusat pengolahan nilai tambah
✔ penggerak industri daerah
Namun kini, pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir justru mengaku tidak merasakan dampak signifikan dari proyek tersebut.
Pengawasan Lemah — Negara Dirugikan?
Pengamat kebijakan publik menegaskan perlunya audit menyeluruh atas tahapan proyek, mulai dari:
proses perencanaan
penetapan peruntukan
pengelolaan aset
hingga pola kerja sama yang terjadi di lapangan
Tujuannya jelas: memastikan bahwa aset negara tidak “dikuasai diam-diam” oleh kelompok tertentu dengan dalih efisiensi pemanfaatan.
Pertanyaan Kunci yang Harus Dijawab Pemerintah
CELEBES POST menilai setidaknya ada sejumlah pertanyaan mendasar yang wajib dijelaskan secara terbuka kepada publik:
Apakah alih fungsi tersebut memiliki dasar hukum dan regulasi yang sah?
Apakah kerja sama pemanfaatan aset negara ini transparan dan sesuai prosedur?
Siapa pihak yang memberi izin penggunaan?
Apakah ada potensi kerugian negara?
Bagaimana dampaknya terhadap tujuan awal pengembangan rumput laut?
CELEBES POST: Negara Tidak Boleh Kalah
Sebagai media kontrol, CELEBES POST menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dalam urusan pengelolaan aset publik. Proyek bernilai miliaran rupiah yang dibiayai dari uang rakyat tidak boleh berubah arah tanpa pertanggungjawaban transparan.
Jika benar terjadi penyimpangan fungsi tanpa dasar yang sah, maka:
🔺 penegak hukum wajib turun tangan
🔺 inspektorat daerah dan aparat pengawas internal harus bertindak
🔺 publik berhak mendapatkan jawaban yang jujur dan terbuka
Sebab di atas semua itu, yang dipertaruhkan bukan hanya gedung megah senilai Rp16,9 miliar, tetapi juga marwah pengelolaan keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
CELEBES POST
