 |
| Dokumentasi Ilustrasi kontributor Celebes Post |
CELEBES POST | SELAYAR – Terbongkarnya dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat nasional memicu gelombang desakan agar pengawasan diperketat hingga ke daerah. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, sejumlah aktivis meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh pelaksanaan program MBG dan SPPG.
Desakan tersebut menguat setelah munculnya proses hukum yang menjerat sejumlah pejabat terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan peserta didik.
Aktivis asal Selayar, Hendri Taufik, menilai kasus yang mencuat di tingkat pusat harus menjadi alarm serius bagi seluruh daerah penerima manfaat program MBG. Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada pusat, tetapi juga harus menyasar seluruh rantai pelaksanaan program di daerah.
“Pelanggaran seperti ini bukan hanya kebetulan, tetapi bisa menjadi bagian dari sebuah perencanaan. Ketika kepalanya busuk, maka di bawahnya juga berpotensi ikut busuk. Kita tidak bisa menjamin tanpa adanya pengawasan dan audit yang ketat,” tegas Hendri.
Menurutnya, program pemenuhan gizi merupakan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan harus benar-benar dipastikan sampai kepada penerima manfaat tanpa adanya praktik penyimpangan.
Momentum Bersih-Bersih Pengelolaan Anggaran
Hendri menegaskan bahwa dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pihak dalam tata kelola MBG harus dijadikan momentum evaluasi besar-besaran terhadap seluruh sistem pengelolaan program, termasuk di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Ia menilai audit tidak hanya sebatas pemeriksaan administrasi, tetapi juga harus menyentuh aspek penggunaan anggaran, mekanisme pengadaan barang dan jasa, kualitas makanan yang disalurkan, hingga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Korupsi terhadap program pemenuhan gizi masyarakat bukan sekadar pelanggaran hukum. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat. Yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga anak-anak dan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program tersebut,” ujarnya.
Desak APH Turun Tangan
Dalam pernyataannya, Hendri meminta agar Kejaksaan, Kepolisian, serta lembaga pengawasan terkait segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Pemeriksaan tersebut, menurutnya, perlu dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan terhadap seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program, termasuk kepala SPPG, pengelola dapur, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan makanan.
Langkah tersebut dianggap penting untuk memastikan tidak adanya penyimpangan anggaran maupun penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat.
“Kami mendesak Aparat Penegak Hukum untuk melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG dan SPPG di Kabupaten Kepulauan Selayar guna memastikan bahwa seluruh anggaran negara digunakan secara tepat, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan,” tegas Hendri.
Kepercayaan Publik Harus Dijaga
Pengamat menilai, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar program MBG tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pasalnya, program ini merupakan salah satu program strategis yang menyangkut masa depan generasi muda melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang layak.
Karena itu, audit dan pengawasan yang ketat dinilai bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan agar program yang menggunakan dana negara dalam jumlah besar tetap berjalan sesuai tujuan.
Masyarakat Kepulauan Selayar kini berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat merespons tuntutan tersebut secara serius. Dengan pengawasan yang kuat, program MBG diharapkan benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, bukan justru menjadi ruang bagi praktik penyimpangan yang merugikan kepentingan publik.
CELEBES POST
Pewarta Penyambung lidah Rakyat
